Gema Pembebasan Komisariat UIN Malang

Uskup Williams, Syariah Islam di Inggris Tak Bisa Dihindari

2008-02-11T15:32:00.000-08:00

Pimpinan Keuskupan Canterbury Dr. Rowan Williams tetap mempertahankan pendapatnya bahwa ada beberapa aspek dalam hukum syariah Islam yang selayaknya diadopsi oleh Inggris untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi warga Muslim.

Pada orang-orang yang mengkritiknya, Uskup Williams mengatakan bahwa mereka sudah salah memahami pernyataannya. Lagipula, tegas Uskup Williams, pernyataannya itu bukan pernyataan yang "asal bunyi" tapi sudah melalui riset yang matang.

"Keuskupan tidak menyarankan agar juridiksi hukum diparalelkan, tapi menyarankan agar dilakukan eksplorasi di mana akomodasi mungkin bisa diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keagamaan, " tulis Uskup Williams di situs pribadinya.

Uskup Williams mengatakan bahwa Inggris sudah saatnya mengadopsi sejumlah hukum syariah, dalam dalam ceramah dan wawancara di radio BBC hari Kamis (7/2). Pernyataannya menuai kritik dari berbagai kalangan gereja di Inggris dan kritikan itu langsung dijawab oleh Uskup Williams di situs pribadinya pada Jumat (8/2).

Dalam situsnya antara lain dikatakan bahwa pernyataan Uskup Williams sudah melalui riset yang dalam dan konsultasi dengan sejumlah pakar hukum, khususnya pakar yang memiliki kapabilitas dan pengalaman tentang sistem hukum Islam dan Yahudi.

Namun tidak semua kalangan gereja menentang pernyataan Uskup Williams. Uskup Hulme Stephen Lowe adalah salah seorang membela Uskup Williams. Ia menilai cara sejumlah orang dan media yang mengecam Uskup Williams sungguh memalukan.

"Kita bisa jadi memiliki salah seorang yang paling hebat dari sekian banyak uskup di Keuskupan Canterbury. Dia (Williams) tak diragukan lagi salah seorang yang memiliki pemikiran yang paling mencerahkan di negeri ini, " kata Lowe seperti dikutip Guardian edisi hari ini, Sabtu (9/2).

Para pemuka warga Muslim di Inggris dengan hati-hati membenarkan pernyataan Williams bahwa sebagian orang sudah salah menafsirkan pernyataannya. Mereka menyatakan, perdebatan mengenai masalah ini sudah lepas kontrol karena mereka yang mengkritik tidak memahami bahwa yang dimaksud Williams adalah hukum syariah dari aspek sipilnya dan bukan pidananya.

Sumber: Eramuslim

Menelusuri Jejak Liberalisme Islam di Indonesia

2008-02-11T15:08:00.000-08:00

Tak syak lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Barat telah membuat sebagian kalangan umat Islam terkagum-kagum dan mengalami shock culture. Untuk mengapreasiasi kemajuan Barat itu, sejumlah tokoh Islam menganjurkan dan menyerukan adanya pembaharuan Islam dengan mencontoh Barat.

Pembaharuan pemikiran di dunia Islam dimulai ketika Khilafah ‘Utsmaniyah di Turki diambang kehancuran. Selanjutnya, Islam Turki di bawah komando Mustafa al-Tatruk didekontruksi sedemikian rupa seperti Barat. Setelah berhasil mendelegitimasi kewenangan khalifah dan Pengadilan Khusus Agama (Islam), al-Tatruk dengan penuh kepongahan merombak total tatanan prinsip-prinip Islam.

Tak hanya itu. Ia juga mengganti Hukum Syari’at tentang perkawinan Islam dengan diganti hukum Swiss, di mana perempuan punya hak cerai sama dengan laki-laki. Selanjutnya, sekolah-sekolah agama (madrasah) dan perguruan tinggi agama dibubarkan, dan diganti dengan sekolah ala Barat.

Yang lebih parah lagi adalah adzan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal (Turki), jilbab dilarang, dan penggunaan bahasa Arab pun diganti dengan bahasa Barat. Pendek kata, semua identitas, idiom-idiom keIslaman dan kearaban dihapuskan diganti dengan simbol, identitas dan tradisi Barat. Setelah itu semua, sempurnalah bekas khilafah ‘Utsmaniyah itu menjadi Republik Turki yang sekular. (Harun Nasution, Islam Rasional, , 1995)

Selain Turki, dunia Islam yang kecipratan dengan pembaharuan Islam adalah Mesir. Pembaharuan di negeri Kinanah ini mulai terjadi ketika utusan Perancis Napoleon Bonaparte dan sejumlah ilmuan yang ikut rombongannya datang ke negeri itu. Dari situ terjadilah kontak masyarakat Mesir dengan budaya Barat.

Seperti yang dialamiTurki, sebagian ulama Mesir mendukung program pembaharuan model Barat itu. Untuk kepentingan ini, maka diutuslah pelajar-pelajar Mesir untuk belajar di Paris dengan pengawasan imam. Adalah Rifa’ al-Thahthawi (1803-1873) dari imam-imam yang diutus untuk belajar ke sana. Sekembalinya dari pengembaraan dari negeri Barat, pemikiran al-Thahthawi cukup berpengaruh dalam masyarakat Mesir saat itu. Di antara pembaharuan yang digaungkan al-Thahthawi adalah penyesuaian penafsiran/interpretasi syari’at dengan kondisi zaman modern.

Setelah ia wafat, barulah Jamaluddin al-Afghani datang ke Mesir, dan menyuarakan hal yang serupa. Pembaharuan yang dibawa al-Afghani selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad ‘Abduh dan muridnya Rasyid Ridla.

Menurut Harun, pembaharuan yang digerakkan oleh mereka itu memakai pendekatan teologi atau pemikiran Mu’tazilah (rasionalisme). Dari sini pula muncul tokoh-tokoh sekular- liberal, sebut saja misalnya, Musthafa A. Raziq, Sa’ad Zaghlul, Ahmad Amin, Thaha Husein, ‘Ali Abdul Raziq, dan lain-lainnya yang senada.

Merambah ke Indonesia

Gaung dan gerakan pembaharuan di Mesir rupanya juga merambah ke Indonesia. Melalui KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, pembaharuan Islam dimulai. Gagasan pembaharuan Kyai Dahlan sendiri merupakan pengaruh dari tokoh-tokoh Mesir. Ketika pendiri Muhammadiyah itu melakukan perjalanan ke Mekah untuk belajar di sana, di tengah perjalanan ia membaca karya ‘Abduh dan Ridla, Tafsir al-Manar.

Sepulangnya dari menimba ilmu itu, rupanya Tafsir al-Manar telah menginspirasi KH. Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan Islam di Indonesia. Selain karena pengaruh Mesir, penetrasi misi Katholik-Protestan dari penjajah (Spanyol, Portugis, dan Belanda) dan parktik takhayul, khurafat serta bid’ah di masyarakat Indonesia telah membuat KH. Ahmad Dahlan prihatin sekaligus protes keras. Faktor-faktor inilah yang mendorong pembaharuan Islam oleh Kyai. Dahlan bersama Muhammadiyahnya.

Kendati begitu, dalam pandangan Harun, pembaharuan yang disuarakan Muhammadiyah bukanlah pembaharuan yang prinsipil dan menyangkut hal-hal dasar (ushul), tapi pada masalah cabang (furu’). Misalnya, soal ru’yah al-Hilal, patung, gambar, musik, kenduri, tahlilan, dan lain-lainnya. Pembaharuan demikian berbeda dengan yang terjadi di Mesir dan Turki.

Sebagai orang yang pernah belajar di Mesir dan di Barat, justru Harun sendirilah yang dikenal sebagai lokomotif liberalisme di Indonesia melalui lembaga pendidikan tinggi. Setelah pulang dari Mesir, ia kemudian bekerja di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sekitar 1969. Ketika pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama (Menag) A.Mukti ‘Ali menunjuk dia sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, program liberalisasi pemikiran Islam segera ditabuh dan digulirkan. (Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, 2006)

Untuk merealisasikan liberalisme, Harun mempromosikan dan mensosialisasikan paham Mu’tazilah. IAIN Jakarta di bawah komandonya mewajibakan para mahasiswa membaca buku-buku karyanya, antara lain, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Teologi Islam, Filsafat Agama.

Belasan tahun kemudian, bukunya yang berjudul Islam Rasional juga menjadi bacaan dan referensi ”wajib” di kalangan dosen dan mahasiswa IAIN. Kewajiban memakai buku-buku karya Harun itu berlangsung sampai kini di semua jurusan atau program studi, kendati nama IAIN sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Maka di tangan Harun-lah UIN/IAIN/STAIN berhasil di-Mu’tazilah-kan. Tentunya keberhasilan Harun menggeser dan mengubah model pemikiran di lingkungan IAIN ketika itu tak lepas dari dukungan politik dari pemerintah Orde Baru.

Harun memang dikenal gigih dan serius berkiprah di pendidikan tinggi. Ia punya dedikasi tinggi untuk mengawal dan membesarkan IAIN sebagaimana yang ia harapkan seperti lahirnya para pemikir liberal sekular di Mesir.

Menurut mantan muridnya di program Pascasarjana IAIN, Dr. Ahmad Dardiri, Harun sangat perhatian dengan mahasiswanya dalam berbagai hal. “Bimbingan tesis ataupun disertasi betul-betul ia tangani dengan serius. Pak Harun betul-betul serius untuk berkiprah di dunia pendidikan. Ini berbeda dengan Cak Nur yang kadang kurang serius dengan bimbingan tesis atau disertasi mahasiswa. Waktunya tersita dengan kegiatan di luar IAIN, ” ujarnya.

Setelah berjalan selama hampir 40 tahun, usaha Harun menemukan hasilnya. Hampir seluruh UIN/ IAIN/ STAIN di seluruh Indonesia kini telah menjadi gerbong terbesar proyek liberalisasi pendidikan dan studi Islam. Bila di masa Harun, liberalisasi lebih ditekankan pada studi teologi/ilmu Kalam, maka saat ini fokusnya adalah pada studi Al-Qur’an.

Hal ini dianggap strategis karena studi Al-Qur’an merupakan mata kuliah umum wajib yang harus diambil seluruh mahasiswa. Tentunya juga, liberalisasi Islam akan mudah berjalan dan kena sasaran bila leberalisasi Studi Al-Qur’an diperkuat dan dikurikulumkan.

Proyek liberalisasi Studi Al-Qur’an ini semakin gencar dan serius dengan dimasukanya mata kuliah Hermeneutika dan Semiotika di Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Demikian pula mata kuliah Kajian Orientalis terhadap Al-Qur’an dan Hadits.

Referensi dan sumber dua mata kuliah ini adalah para pengibar liberalisme Studi Al-Qur’an, baik dari kalangan Muslim maupun Kristen. Misalnya, Muhammad Arkoun, Norman Calder, Farid Essack, Hans G. Gadamer, dan lain-lain. Tujuan pengajaran mata kuliah Hermeneutika dan Semiotika adalah “Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan ilmu Hermeneutika dan Semiotika terhadap kajian al-Qur’an dan Hadis.” Sedangkan untuk Kajian Orientalis bertujuan, ” Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan kajian orientalis terhadap al-Qur’an dan Hadits.”

Atas pengajaran mata kuliah Hermeneutika ini, entah karena tak paham tentang bahaya penerapan hermeneutika dalam studi Al-Qur’an atau karena alasan lain, seorang dosen ilmu Hadis di Prodi Tafsir Hadis UIN Jakarta juga mengaku tak ada persoalan dengan hal itu. “Tidak apa-apa. Itu bagus-bagus saja, ” katanya.

Pengajaran Studi Al-Qur’an dengan metode Barat itu, kini telah melahirkan banyak mahasiswa/i dan sarjana UIN/IAIN/STAIN yang meragukan, menghujat, bahkan melecehkan Al-Qur’an. Laporan majalah pekanan GATRA edisi 7 Juni 2006, menyebutkan, seorang dosen IAIN Surabaya di depan para mahasiswanya membuat adegan menginjak-injak lafaz Allah dengan kakinya tanpa merasa berdosa. Ini adalah sebuah tindakan yang tak beradab dan tak terpuji. Padahal dia adalah pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam.

Kisah yang mirip dan serupa juga terjadi di UIN/IAIN/STAIN lainnya. Misalnya, dosen pembimbing tesis atau disertasi di UIN Jakarta sering mengolok-olok ketika ada mahasiswa/i dalam tesis/disertasinya mengutip ayat Al-Qur’an ataupun Hadis Nabi Saw. Inilah ironi Studi Al-Qur’an di perguruan tinggi (Islam) kita.

Kasus liberalisasi Studi Al-Qur’an di Indonesia memang sangat ironis dan memprihatinkan. Sebab, proyek ini tidak hanya dilakukan oleh sejumlah akademisi, tapi juga oleh beberapa aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), para petinggi ormas Islam, pengasuh pondok pesantren, lembaga penelitian, dan sebagainya. Mereka begitu ”gigih dan getol” mengkampanyekan liberalisme, selain ingin lepas dan bebas dari Syari’at Islam, juga karena mendapat kucuran dana berlimpah dari The Asian Foundation. Dengan dukungan dana yang relatif besar, untuk mempromosikan agendanya mereka menjalin kerjasama dengan beberapa media massa.

Kasus yang teranyar adalah tindakan tidak fair enam guru besar yang meluluskan disertasi Abd. Moqsith Ghazali. Padahal dalam disertasi ini banyak penafsiran al-Qur'an yang mengabaikan dan memisahkan antara keimanan kepada Allah Swt dengan keimanan terhadap nabi Muhammad Saw.

Dalam disertasi aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) ini, disebutkan, ”secara eksplisit Al-Quran menegaskan bahwa siapa saja – Yahudi, Nashrani, Sabi’in, dan lain-lain – yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya akan Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan segala jerih payahnya.” (hal. 192). Jadi tanpa beriman kepada Rasulullah Muhammad, amal seorang Yahudi, Kristen dan Sabi'in sama kedudukannya dengan amal orang Muslim.

Yang lebih parah lagi adalah ketika penulis membahas tentang ”Pengakuan dan Keselamatan Umat non-Muslim”. Ia menyatakan, ”Agama yang satu tak membatalkan agama yang lain, karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri. Walau begitu, semua agama terutama yang berada dalam rumpun tradisi abrahamik mengarah pada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan eksoterik agama-agama mestinya tak perlu dirisaukan.” (hal. 189).

Disertasi berjudul, Perspektif Al-Quran tentang Pluralitas Umat Beragama dibimbing oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A (Dirjen Bimas Islam dan guru besar ilmu tafsir di UIN Jakarta) dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta). Bertindak sebagai penguji adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra (Ketua Sidang dan juga Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, Prof. Dr. Suwito, Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Prof. Dr. Zainun Kamal dan Prof. Dr. Salman Harun.

Dari tujuh guru besar, hanya satu guru besar yang tidak meluluskan disertasi yang kontroversial ini, yakni Prof. Dr. Salman Harun. Bahkan mantan dekan Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta itu membuat kritik tertulis. Konon baru kali ini di UIN Jakarta ada penguji yang sampai membuat kritik tertulis ketika menguji.

Salman menilai Abd.Moqsith salah memahami penggalan buku Nawawi Al-Jawi (1813-1899) tentang bisa tidaknya non-muslim masuk surga. Moqsith dinilai tak utuh mengutip Ibnu Katsir (1300-1373).

Ia menambahkan, dua ulama itu berkesimpulan hanya Muslim yang masuk surga. Tapi Moqsith menyimpulkan, non muslim juga bisa. Salman khawatir disertasi ini akan memperkuat tuduhan sebagian kalangan bahwa UIN adalah tempat kristenisasi.

Orientalis modern William Montogomerry Watt, menjelaskan, mereka yang disebut liberal adalah orang-orang Islam yang banyak memahami Islam dengan sudut pandang Barat dan melakukan kritik-kritik terhadap Islam baik secara implicit atau eksplisit, tapi mereka masih mengaku sebagai Muslim (William Montogomerry Watt, Fundamentalisme dan Modernity in Islam). (dina)

Sumber: Eramuslim

Sesat Pikir UU Penanaman Modal

2007-06-30T18:05:00.000-07:00

Oleh : Revrisond Baswir

Kontroversi mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Penanaman Modal untuk sementara berakhir sudah. Dari seluruh fraksi yang ada di DPR, sebagaimana terungkap dalam Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu, ternyata hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang secara tegas menolak pengesahan RUU tersebut. Fraksi-fraksi yang lain, sekurang-kurangnya dalam pandangan saya yang sejak awal menolak RUU itu, sepakat untuk menggelar karpet merah bagi semakin sempurnanya pelembagaan neokolonialisme di Indonesia.
Saya tentu tidak sembarangan untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Secara singkat, alasan saya adalah sebagai berikut. Pertama, UU Penanaman Modal yang akan menggantikan UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut, sangat jelas bersifat ahistoris. Artinya, UU itu cenderung mengabaikan latar belakang Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah dijajah. Padahal, sebagai akibat dari penjajahan selama 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia, perekonomian Indonesia telanjur terjebak dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Hal itu dapat ditelusuri baik dengan menyimak kedudukan perekonomian Indonesia terhadap pusat-pusat kapitalisme internasional, struktur sosial-ekonomi mayoritas warga negara Indonesia, maupun dengan menyimak kedudukan Jakarta (Batavia) terhadap berbagai wilayah lainnya di Indonesia.
Para Bapak Pendiri Bangsa, karena menyadari kenyataan tersebut, sepakat untuk menyelenggarakan perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengoreksi warisan struktural yang berwatak kolonial itu. UU Penanaman Modal, karena bersifat ahistoris, sama sekali tidak peduli dengan adanya kebutuhan untuk melakukan koreksi tersebut. Sebaliknya, UU itu justru dengan sengaja menyodorkan berbagai fasilitas bagi semakin sempurnanya pelembagaan neokolonialisme di Indonesia.
Kedua, karena bersifat ahistoris dan mengabaikan adanya kebutuhan untuk mengoreksi watak kolonial perekonomian Indonesia, maka mudah dimengerti bila para pendudukung UU tersebut cenderung tidak menyadari keberpihakan mereka yang sangat berlebihan terhadap para penanam modal asing. Sebagaimana sering mereka kemukakan, terutama ketika membela diri terhadap tuduhan-tuduhan seperti itu, salah satu asas yang dipakai dalam menyusun UU Penanaman Modal adalah asas ''perlakuan yang sama''.
Sepintas lalu memang tampak seolah-olah tidak ada masalah dengan asas tersebut. Tetapi, bila disimak berdasarkan sifat ahistoris UU itu, justru penggunaan asas yang mengabaikan adanya kebutuhan untuk mengoreksi watak kolonial perekonomian Indonesia itulah yang menjadi pangkal semua masalah. Artinya, dengan dipakainya asas ''perlakuan yang sama'' sebagai asas penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, di tengah-tengah struktur perekonomian Indonesia yang berwatak kolonial, maka sekurang-kurangnya para pendudukung UU itu telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap status quo. Padahal jika dikaitkan dengan berbagai produk perundang-undangan yang lain, seperti UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan (yang telah dibatalkan karena melanggar konstitusi), berlangsungnya proses pelembagaan neokolonialisme di Indonesia tidak terlalu sulit untuk dipahami.
Ketiga, karena bersifat ahistoris dan mengabaikan adanya kebutuhan untuk mengoreksi watak kolonial perekonomian Indonesia, maka UU Penanaman Modal dengan sendirinya memiliki potensi yang sangat besar untuk melanggar konstitusi. Para Bapak Pendiri Bangsa, sejalan dengan kesepakatan untuk menyelenggarakan perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi tadi, dengan tegas memutuskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Artinya, sekurang-kurangnya sebagaimana dipahami oleh para penyusun UU No 1/1967 tentang PMA, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus secara tegas dinyatakan tertutup terhadap penguasaan penuh oleh para penanam modal asing.
UU Penanaman Modal, karena bermaksud menggelar karpet merah bagi pelembagaan neokolonialisme di Indonesia, justru dengan sengaja menghilangkan rangkaian kalimat yang tercantum dalam Pasal 6 UU No 1/1967 tersebut. Artinya, jika dibandingkan dengan UU No 1/1967 yang merupakan pembuka jalan bagi berlangsungnya proses neokolonilaisme di negeri ini, UU Penanaman Modal justru secara terbuka ditujukan untuk menyempurnakan kesalahan sejarah tersebut.
Menyimak ketiga alasan itu, terus terang saya bertanya dalam hati, benarkah para pendukung UU Penanaman Modal sama sekali tidak menyadari sesat pikir yang mereka lakukan dalam menyusun UU itu, atau sebaliknya, mereka memang dengan sadar bekerja sebagai agen kolonial di Indonesia? Jawabannya, wallahualam.

Indonesia Mulai Rasakan Dampak Pemanasan Global

2007-06-30T17:57:00.000-07:00

Sabtu, 30 Juni 2007 20:02:00

Banda Aceh-RoL-- Indonesia mulai merasakan dampak pemanasan global yang dibuktikan dari berbagai perubahan iklim maupun bencana alam yang terjadi.
"Sudah banyak ditemukan dampak pemanasan global di Indonesia," kata koordinator kampanye bidang iklim dan energi World Wild Fund (WWF) Indonesia, Verena Puspawardhani di Banda Aceh, Sabtu (30/6).
Dampak pemanasan global itu di antaranya, terjadinya perubahan musim di mana musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga menyebabkan gagal panen, krisis air bersih dan kebakaran hutan.Dampak lainnya yaitu hilangnya berbagai jenis flaura dan fauna khususnya di Indonesia yang memiliki aneka ragam jenis seperti pemutihan karang seluas 30 persen atau sebanyak 90-95 persen karang mati di Kepulauan Seribu akibat naiknya suhu air laut. "Pemanasan global juga memicu meningkatnya kasus penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah. setiap tahunnya di Indonesia semakin banyak pasien penderita penyakit ini," katanya.
Selain itu, penelitian dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyebutkan, Februari 2007 merupakan periode dengan intensitas curah hujan tertinggi selama 30 tahun terakhir di Indonesia. Hal ini menandakan perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global.
Indonesia yang terletak di equator merupakan negara yang pertama sekali akan merasakan dampak perubahan iklim. Dampak tersebut telah dirasakan yaitu pada 1998 menjadi tahun dengan suhu udara terpanas dan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya.Diperkirakan pada 2070 sekitar 800 ribu rumah yang berada di pesisir harus dipindahkan dan sebanyak 2.000 dari 18 ribu pulau di Indonesia akan tenggelam akibat naiknya air laut. Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global telah menjadi isu besar di dunia. Mencairnya es kutub utara dan kutub selatan yang akan menyebabkan kepunahan habitat di sana merupakan bukti dari pemanasan global.
Pemanasan global disebabkan kegiatan manusia yang mengasilkan emisi gas rumah kaca dari industri, kendaraan bermotor, pembangkit listrik bahkan menggunaan listrik berlebihan.
"Karena itu yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman pemanasan globala adalah melakukan penghematan energi listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghentikan penebangan dan pembakaran hutan," katanya.Ditambahkannya, pemerintah harus didesak untuk menggunakan energi terbarukan seperti matahari, air dan angin yang lebih ramah lingkungan.

antara
abi

UNESCO Desak Israel Hentikan Penggalian di Kompleks Masjid Al-Aqsha

2007-06-30T16:58:00.000-07:00

Kamis, 15 Mar 07 10:14 WIB

Badan PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan-UNESCO, mendesak Isarel untuk menghentikan penggalian di dekat kompleks Masjid al-Aqsha. Badan PBB yang berbasis di Paris menilai, penggalian yang dilakukan Israel sudah cukup untuk memperkirakan kondisi struktur jalan ke Pintu Maghariba.
Israel mulai melakukan penggalian dan menghancurkan jembatan kayu yang menuju Pintu Maghariba-satu dari 14 pintu gerbang Masjid al-Aqsha-pada 6 Februari lalu. Tindakan Israel itu diprotes bukan hanya oleh warga Palestina tapi juga oleh dunia Islam.
Israel membantah, penggalian yang dilakukannya akan membahayakan tempat suci ketiga umat Islam itu. Namun foto-foto yang diambil anggota Knesset (parlemen Israel), Abbas Zakur memperlihatkan dua ruang sholat di konpleks Masjid al-Aqsha yang hancur akibat penggalian yang dilakukan Israel.
Foto-foto itu juga menunjukkan bahwa Israel juga sudah menghancurkan terlebih dulu dinding pembatas dua ruangan sholat tadi. Abbas Zakur yang berasal dari kalangan Arab Israel ini menuding otoritas Israel sengaja menyembunyikan mihrab tersebut dan menutupinya dengan papan-papan.
UNESCO menyatakan, penggalian yang dilakukan Israel tidak berdasarkan perencanaan yang jelas, tanpa pembatasan sampai di mana penggalian akan dilakukan. Hal ini memungkinkan aktivitas penggalian yang luas dan sebenarnya tidak perlu dilakukan.
"Pemerintah Israel harus diminta segera menghentikan penggalian tempat bersejarah itu, " kata sejumlah pejabat PBB yang memiliki akses terhadap misi-misi UNESCO.
UNESCO juga menyatakan, Israel harus membuat perencanaan yang jelas dan harus berkonsultasi dulu dengan Yordania serta lembaga waqaf Palestina, sebelum melakukan penggalian. Karena Yordania dan waqaf Palestina adalah pihak yang memiliki wewenang atas tempat-tempat suci di Al-Quds.
Jika pun Israel terus melakukan penggalian, tegas UNESCO, aktivitas itu harus di bawah pengawasan dunia internasional.
Saat ini sudah ada tim dari UNESCO dan Turki yang mengirim tim arkeolognya guna mengawasi penggalian yang dilakukan Israel. UNESCO sendiri telah menetapkan kota tua Al-Quds sebagai salah satu peninggalan bersejarah dunia dan harus dilindungi kelestariannya. Pada tahun 1982, UNESCO bahkan memasukkan al-Quds ke dalam daftar peninggalan sejarah dunia dalam posisi bahaya.
Kecurigaan bahwa Israel punya maksud tertentu terhadap kompleks Masjid al-Aqsha, merupakan hal yang wajar. Surat kabar terbitan Inggris Guardian baru-baru ini mengungkap sebuah memo rahasia pemerintah Inggris yang menuduh Israel terlalu terburu-buru "meyudaiskan" Al-Quds, untuk mencegah kota itu dijadikan ibukota negara Palestina di masa depan.
Bagi umat Islam, Masjid al-Aqsha merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting, karena masjid itu pernah menjadi kiblat pertama dan berperan penting dalam sejarah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw. (ln/iol)

Meski Dilarang Abbas, Hamas Takkan Tinggalkan Strategi Perlawanan

2007-06-30T15:39:00.000-07:00

Jumat, 29 Jun 07 16:20 WIB

Batalyon Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas menegaskan tuntutannya agar Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta maaf kepada rakyat Palestina. Menurut Al-Qassam, pernyataan Presiden Abbas yang berisi perang terbuka terhadap semua pihak yang terlibat dalam peluncuran misil ke wilayah penjajah Zionis Israel, telah melukai rakyat Palestina.
“Abbas harus merevisi ucapannya itu, dan menyatakan sikapnya yang jelas terhadap perilaku kejahatan yang bisa merupakan tusukan tajam bagi rakyat Palestina, ” demikian pernyataan al-Qassam.
Al-Qassam yang mengirimkan pernyataannya kepada Palestine Information Center menegaskan, “Apa yang diucapkan Abbas adalah bukti yang sangat jelas dan baru atas adanya hubungan dan koordinasi antara Abbas dengan penjajah Zionis dan berbagai agen asing untuk mematahkan perlawanan Palestina. ”
Al-Qassam menambahkan, “Kejahatan amoral dan tidak nasionalis ini menyingkap wajah orang-orang yang bermuka dua, berpura-pura menangis dan bersedih atas apa yang menimpa rakyat Palestina tapi di sisi lain ia berupaya meraup keuntungan pribadi. ”
Sementara itu, diberitakan pula bahwa Hamas menampik isu bahwa pihaknya menyetujui ketetapan Presiden Palestina yang berisi penghentian perlawanan terhadap penjajah Zionis Israel di Palestina, dengan kompensasi pembukaan jembatan Ghaza. Menurut Hamas, isu itu tidak benar karena pihaknya tidak pernah memberi dan takkan pernah mendukung komitmen menghentikan perlawanan terhadap penjajah.
Sami Abu Zuhri, jubir Hamas mengatakn, “Hamas komitmen dengan seluruh bentuk perlawanan yang harus dilakukan guna membela hak rakyat Palestina dari penjajah dan serangan Zionis Israel."
Ia menambahkan, “Jika yang dimaksud adalah menjaga keamanan perbatasan dan memberi kemudahan bagi pembukaan jembatan tersebut, maka Hamas bersedia melakukannya tanpa ada komitmen apapun yang berisi perubahan dari strategi perlawanan terhadap Israel.”
Menurut Sami Abu Zuhri, Hamas mempunyai banyak kemampuan yang bisa mempermudah pembukaan jembatan Rafah, karena penutupan jembatan pun bila dilakukan, “Akan membawa penderitaan bertambah besar bagi rakyat Palestina, khususnya para pasien yang harus dirawat dan orang-orang tua. ” (na-str/pic)

Hamas Ingin Damai, Abbas Justru Undang Pasukan Asing ke Ghaza

2007-06-30T15:37:00.000-07:00

Sabtu, 30 Jun 07 19:04 WIB

Di tengah tekanan untuk membuka pintu dialog guna mengatasi krisis internal di Palestina, Presiden Palestina Mahmud Abbas justru melakukan tindakan kontroversial dan dianggap sangat berbahaya. Abbas, meminta agar pasukan internasional didatangkan dan mengepung Ghaza.
Abbas secara terang-terangan mengatakan hal ini saat menutup pembicaraannya dengan Presiden Prancis Nikola Sarkozy di ibukota Prancis, Paris (29/6). Dalam kesempatan itu, Abbas mengatakan dirinya telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden lebih awal di Palestina, serta merencanakan kehadiran pasukan internasional di Ghaza untuk mengamankan pemilu. Abbas bahkan mengatakan pula bahwa ia menginginkan pasukan internasional itu secara permanen ditempatkan di Ghaza.
Abbas juga menyatakan penolakannya untuk membuka dialog dengan Hamas meskipun banyak pihak-pihak penting di Palestina yang menghendaki adanya dialog tersebut. “Saya mendapat dukungan besar dari Presiden Prancis sebagaimana disampaikan oleh Menlu Prancis Bernard Koshter bahwa Prancis memberi dukungan besar pada Abbas, ” ujar Abbas.
Abbas bahkan sudah menyampaikan pula pikirannya untuk melibatkan pasukan Prancis di Palestina, bila rencana kehadiran pasukan asing itu telah bisa diaplikasikan.
Berbagai elemen perjuangan Palestina telah menolak keinginan Abbas untuk mendatangkan pasukan asing tersebut. Karena menurut mereka, kehadiran pasukan asing, tak mungkin hanya difungsikan untuk mengamankan Ghaza saja, melainkan untuk memukul berbagai kekuatan perjuangan Palestina yang selama ini menolak kehadiran Israel. Hamas sebagai kekuatan terbesar di Palestina telah menegaskan bahwa pasukan asing yang datang ke Palestina akan disikapi sama dengan penjajah Zionis Israel.
Anehnya, pernyataan Abbas soal kehadiran pasukan asing itu dikeluarkan beberapa saat setelah kepala biro politik Hamas Khalid Mishal untuk kesekian kalinya mengulurkan tangan untuk berdialog dengan Fatah. “Saat ini Hamas sedang mencari pihak mana yang bisa menjadi mediator dialog antara Hamas dengan Fatah. Peran itu bisa dilakukan oleh negara Arab atau negara Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah di Ghaza. Mishal bahkan menegaskan dialog itu akan mementingkan syarat utama, untuk mengedepankan pembangunan pengamanan yang lebih kuat secara nasional, dan bukan berdasarkan kelompok, organisasi maupun partai. (na-str/pic)

Takdir Partai Politik Status Quo

2007-06-30T15:29:00.000-07:00

Jumat, 29 Jun 07 11:30 WIB

Seluruh manusia di jagad ini setidaknya pernah mendengar istilah NAZI. Ya, ini merupakan sebuah nama yang amat populer yang merujuk pada nama sebuah partai yang sangat berkuasa di Jerman era Perang Dunia II dengan Adolf Hitler, seorang mantan Kopral, sebagai tokoh tertingginya.
NAZI sebenarnya memiliki nama sebagai Partai Nasional Sosialisme (Nationalsozialismus), merujuk pada sebuah ideologi totalitarian. Dalam bahasa Jerman, nama resminya adalah Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) yang memiliki arti lebih kurang sebagai Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman. Kata ini juga merujuk pada kebijakan yang dianut oleh pemerintahan Jerman pada tahun 1933—1945, sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai Jerman Nazi atau Third Reich. Istilah NAZI bisa jadi berasal dari paham nasionalisme Jerman (Nationalsozialismus). Sampai hari ini orang-orang yang berhaluan ekstrim kanan dan rasisme sering disebut sebagai Neo-Nazi.
Partai NAZI atau NSDAP ini semula bernama Partai Pekerja Jerman (DAP) yang didirikan pada 5 Januari 1919 oleh Anton Drexler. Hitler bergabung dengan partai kecil ini pada bulan September 1919 dan dengan cepat karirnya menanjak menjadi Kepala Bidang Propaganda. Pada 1 April 1920, Hitler mengubah sebutan partai NSDAP menjadi Partai NAZI dan menjadi pemimpin partai pada 29 Juli 1921.
Dilihat dari spektrum ideologi dunia, Nazisme bukanlah sebuah ideologi baru, melainkan sebuah kombinasi dari berbagai ideologi dan kelompok yang memiliki kesamaan pendapat tentang penentangan terhadap Perjanjian Versailes yang dikenakan kepada Jerman setelah kalah perang dalam Perang Dunia I. Perjanjian Versailes ini sangat merugikan Jerman. Hitler sangat percaya, Perjanjian Versailes ini merupakan sebuah konspirasi politik internasional dari kaum Yahudi dan Komunis terhadap bangsa Jerman.
Di masa kepemimpinan Adolf Hitler, Partai NAZI dengan sangat cepat menanjak menjadi sebuah partai politik yang memiliki armada militer terkuat dan terbesar di seluruh Eropa. Di masa kejayaannya, di era Perang Dunia II, NAZI menguasai Austria, Chekoslowakia, Polandia, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Yunani, Yugoslavia, beberapa wilayah negara-negara Afrika, dan yang terakhir Uni Sovyet, walau yang ini tidak dikuasai sepenuhnya karena datangnya musim dingin yang amat menusuk tulang.
Dengan penyerbuan gabungan dari Tentara Amerika dan Soviet dari dua arah berbeda ke jantung Jerman, yakni Kota Berlin, pada bulan April 1945, hal ini pada akhirnya membuat NAZI bertekuk lutut pada 2 Mei 1945, setelah sebelumnya Hitler melakukan bunuh diri bersama isteri yang baru dinikahinya satu hari, Eva Braun, di dalam bunkernya. Kekalahan NAZI Jerman diikuti dengan bertekuk-lututnya Jepang setelah di bom atom Amerika pada Agustus 1945. Perang Dunia II pun selesai dengan kemenangan besar di pihak Sekutu.
Partai NAZI Dilarang
Setelah Jerman dikuasai Sekutu, maka Nazi-isme menjadi sesuatu yang dilarang. Partai Nazi pun dibubarkan dan menjadi partai terlarang. Seluruh simbol-simbolnya menjadi simbol-simbol yang diharamkan keberadaannya di seluruh daerah taklukan Sekutu. Bahkan di saat itu buku pedoman NAZI yang ditulis Hitler berjudul Mein Kamf (Perjuanganku) menjadi buku yang sangat terlarang.
Nasib Partai NAZI di Jerman sesungguhnya mengikuti jejak Partai Fasis di Italia pimpinan Benito Mussolini. Dalam Perang Dunia II, Italia di bawah Mussolini bersekutu dengan Jerman Hitler. Pada April 1945, Italia diserang Amerika dan Soviet. Mussolini sendiri tertangkap dan digantung terbalik di Piazza Loreto, Milan. Sejak kematian Mussolini, Partai Fasis dan ideologinya menjadi sesuatu yang diharamkan di Italia.
PKI Dibubarkan dan Dilarang
Di Indonesia, Bung Karno merupakan seorang pemimpin yang kharismatik. Bersama Hatta, dia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jum’at pagi, tepat di bulan Ramadhan.
Bung Karno yang mengusung paham nasionalisme ini, di pertengahan 1950-an berupaya merekatkan tiga unsur utama yang ada di Indonesia, yakni Nasionalisme (PNI), Komunisme (PKI), dan Agama (Masyumi). Sejarah telah mencatat bahwa upaya persatuan ini gagal total. Dan pada akhirnya Bung Karno lebih condong kepada PKI hingga sebuah kudeta yang didukung CIA menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan di tahun 1965.
Setelah Bung Karno terjungkal dari kursi kekuasaan, Maka PKI sebagai partai pendukung status quo terbesar dibubarkan oleh rezim Orde Baru pimpinan Jenderal Suharto. Dan seperti nasib-nasib partai politik pendukung status quo lainnya seperti Partai Fasis Italia dan Partai NAZI Jerman, selain dibubarkan maka ideologinya pun diharamkan.
Anomali Politik di Indonesia
Presiden Suharto dengan Partai Gokar sebagai partai politik pendukung status quo utamanya menjadi kekuatan yang sangat digdaya di era Orde Baru. Hingga pada akhirnya rakyat menggulingkan Suharto dari kursi kekuasaannya pada bulan Mei 1989. Suharto pun tidak berkuasa lagi.
Namun di Indonesia, era reformasi ini ada anomali politik. Jika di Italia pimpinan Partai Fasis, Benito Mussolini digantung, dan di Jerman, Adolf Hitler sebagai pimpinan Partai NAZI bunuh diri, dan di Indonesia Sukarno juga dibunuh (secara medik) sehingga menemui ajal, maka di Indonesia, Suharto aman-aman saja, bahkan dilindungi keberadaannya oleh negara hingga detik ini.
Jika di Itali Partai Fasis dibubarkan, di Jerman Partai Nazi dilarang, dan di Indonesia dulu Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan dilarang, maka Partai Golkar sekarang ini pun aman-aman saja sampai sekarang. Seolah-olah partai ini bersih dari segala kejahatan Suharto selama 32 tahun lalu atas bangsa dan negara ini.
Seharusnya, nasib partai pendukung status quo di manapun berada adalah sama: dibubarkan dan dilarang. Bisa jadi, karena reformasi di Indonesia merupakan reformasi bohong-bohongan—walau menelan korban jiwa rakyat Indonesia betulan—maka nasib Partai Golkar pun terselamatkan. Bisa jadi, jika reformasi betulan terjadi di sini, maka nasibnya akan sama dengan yang lainnya. (Rizki Ridyasmara)